Oleh: Muhammad Wildan | 30 Maret 2013

MULTIKULTURALISME DAN ISLAMISME DI INDONESIA

Pendahuluan
Tak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara-bangsa yang mempunyai beraneka ragam budaya (multikultur). Berbagai ras, etnis, agama, dan juga bahasa menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural akan budaya. Keragaman budaya yang sekaligus kekayaan budaya Indonesia ini adalah sebuah keuntungan di satu sisi, tapi bisa juga sebagai sebuah ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya, keragaman budaya ini dikelola oleh pemerintah Orde Baru ke dalam suatu keseragaman yang represif, sehingga multikulturalitas bangsa Indonesia menjelma menjadi suatu sosok yang membahayakan, dan bahkan bisa menjadi bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Sebetulnya, keragaman budaya bangsa ini sudah disadari sepenuhnya oleh founding fathers Indonesia yang kemudian melahirkan sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika (keragaman dalam kesatuan). Walaupun belum sepenuhnya berparadigma multikultural, Pancasila sebagai dasar negara dalam beberapa disusun berdasarkan keragaman budaya Indonesia. Namun dalam prakteknya, selama masa Orde Baru multikulturalime telah diterjemahkan secara salah sehingga mengarah pada keseragaman, bukan keragaman.
Negara yang secara geografis sangat luas ini adalah sangat plural dari berbagai aspek. Tercatat bahwa Indonesia terdiri lebih dari 300 etnik yang tersebar di banyak pulau walaupun sekitar 45% diantaranya adalah etnik Jawa. Keragaman bahasa dua kali lipat dari jumlah etnisnya, yaitu ada sekitar 742 bahasa, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Walaupun tidak tercatat secara resmi ragam agama yang ada di Indonesia, disinyalir bahwa jumlah agama tradisional hampir sama dengan jumlah etnik yang ada. Meskipun negara hanya mengakui 6 agama resmi yang tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP), yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, tapi keragaman agama ini juga tetap diakui dan disadari oleh negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi sebuah paradigma bagi bangsa Indonesia walaupun belum sepenuhnya sama dengan konsep multikulturalisme. Dengan bahasa lain bahwa keragaman budaya Indonesia telah dipahami bukan sebagai hambatan dalam bersatu dalam sebuah negara-bangsa, bahkan sebagai tantangan untuk tetap dalam satu kesatuan.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, multikulturalisme telah menjadi diskursus yang seru di berbagai kalangan. Wacana multikulturalisme telah diperbincangkan oleh para akademisi, budayawan, dan juga sastrawan dalam berbagai event akademik dan budaya di Indonesia. Bahkan banyak kalangan sudah mendesain berbagai model pendidikan multikulturalisme sejak dini sebagai langkah antisipatif terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Kalau pada masa Orde Baru keanekaragaman budaya telah ditafsirkan secara monolitik-hegemonik oleh pemerintah, saat ini keanekaragaman budaya telah berkembang secara dinamis dan multi perspektif. Berbeda dengan pada masa Orde Baru, pada era reformasi ini secara umum bisa dikatakan bahwa multikulturalitas Indonesia telah dipandang sebagai suatu realitas yang memberikan energi positif bagi bangsa Indonesia. Dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa multikulturalisme sebagai sebuah paradigma berpikir bisa diharapkan perannya bagi perkembangan negara-bangsa Indonesia.
Walaupun demikian, multikulturalisme di Indonesia mendapatkan tantangan yang cukup signifikan secara internal. Kalau di beberapa negara di Eropa, kebijakan multikulturalisme justru ditentang oleh banyak ilmuwan dan politisi yang memandang kebijakan itu akan memberikan ruang yang lebih banyak bagi Muslim. Sebaliknya, di Indonesia multikulturalisme justru mendapatkan tantangan yang cukup signifikan dari beberapa kelompok Islam garis keras, Islamis. Kaum Islamis mempercayai bahwa multikulturalisme yang secara historis muncul dari pemahaman pluralisme dipandang hanya kelanjutan dari ide pluralisme yang telah mereka tentang sebelumnya. Oleh karena itu, wacana multikulturalisme di Indonesia sudah dipastikan tidak akan berjalan mulus dan bahkan mendapatkan sandungan yang cukup signifikan dari kaum Islamis. Tulisan ini akan melihat dinamika multikulturalisme di Indonesia khususnya berkaitan dengan respon dan penolakan kaum Islamis.

Globalisasi & Multikulturalisme
Tidak bisa disangkal lagi bahwa secara historis paham multikulturalisme dan Islamisme lahir dan menyebar dengan pesat di berbagai pelosok dunia berkat modernisasi dan globalisasi. Wacana multikulturalisme yang tumbuh dan berkembang di Barat bisa diikuti oleh orang lain di berbagai belahan dunia dengan cepat karena pencapaian manusia di bidang komunikasi dan juga proses globalisasi. Demikian pula, secara konseptual wacana multikulturalisme merupakan bagian dari proses akademik dan kultural dalam pencarian tatanan masyarakat yang ideal. Konsep multikulturalisme itu sendiri lahir sebagai lanjutan dari konsep sosial sebelumnya, pluralisme. Berbeda dengan konsep pluralisme yang lebih melihat keragaman agama, multikulturalisme melihat agama hanya sebagai bagian dari keanekaragaman kultur atau budaya. Di lain pihak, pengakuan terhadap keragaman ras, etnik, dan agama muncul sebagai akibat dari kegagalan proyek negara-bangsa (nation-state) yang cenderung menekankan kesatuan dan kesamaan atas perbedaan dan keragaman. Akhirnya, perlu ditekankan di sini bahwa paradigma multikulturalisme muncul sebagai respon terhadap hybrid culture (budaya gado-gado) dan krisis identitas sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi.
Walaupun dalam level wacana dan gerakan sudah ada sejak awal abad 20, multikulturalisme baru dibakukan sebagai kebijakan resmi negara oleh Kanada pada tahun 1971 dan Australia pada 1973. Setelah itu, diskursus multikulturalisme dengan cepat berkembang dan diadopsi sebagai kebijakan di banyak negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Setelah itu diskursus multikulturalisme mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang bisa dibagi dalam 2 tahap. Fase pertama adalah multikulturalisme dalam arti mengakui budaya yang berbeda (needs of recognition), dan fase kedua adalah melegitimasi keragaman budaya dalam beberapa tahap. Tahapan fase kedua ini adalah pengakuan akan perbedaan, pelibatan berbagai disiplin keilmuan, dan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli (indigenous people) dari berbagai kekuasaan seperti imperialisme, kolonialisme, poskolonialisme, posmodernisme dll.
Secara konseptual, multikulturalisme merupakan kritik terhadap proses demokratisasi atau pelaksanaan demokrasi. Sejauh ini, demokrasi yang berkembang di Indonesia lebih menekankan pada individu-individu dan cenderung mengabaikan keberadaan komunitas-komunitas. Pemerintah lebih cenderung membentuk identitas nasional dengan menekankan keseragaman dan bukan keanekaragaman. Apalagi konsep demokrasi Indonesia yang bernama demokrasi Pancasila cenderung tidak jelas dan bahkan cenderung otoriter. Hal senada juga disampaikan oleh Huntington yang mengatakan bahwa pada dasarnya multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang anti terhadap Barat. Dia menjelaskan bahwa multikulturalisme adalah menyerang identitas Amerika Serikat dengan peradaban Barat karena multikulturalisme menegasikan keberadaan budaya Amerika dan mempromosikan ras, etnis, dan identitas-identitas budaya sub-nasional dan kelompok. Sebenarnya, diharapkan berbagai budaya masyarakat seperti agama dan etnis bisa memperkuat basis demokrasi tidak hanya pada level individu, tapi komunitas dengan segala identitas-identitas sosialnya. Pada tahap selanjutnya, multikulturalisme diharapkan menjadi paradigma berbagai komunitas etnik dan agama bagi terwujudnya simpul-simpul demokrasi dan harmonitas sosial.
Modernisasi dan globalisasi telah berpengaruh banyak terhadap identitas budaya suatu komunitas. Modernisasi dalam banyak hal telah mempengaruhi berbagai budaya lokal dan memunculkan budaya-budaya baru. Globalisasi tidak hanya mengaburkan batas-batas wilayah geografis, tapi juga batas-batas budaya. Tidak disangkal bahwa karena globalisasi maka budaya suatu komunitas bisa menjadi asing bagi komunitasnya itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, karena modernisasi dan globalisasi maka anggota suatu komunitas mungkin merasa asing terhadap budaya mereka sendiri. Produk budaya lokal seperti seni, bahasa, perilaku dll. mulai ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman atau kuno. Oleh karena itu, maka modernisasi dan globalisasi dituduh sebagai penyebab munculnya hybrid culture (budaya gado-gado) dan juga krisis identitas. Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, adalah generasi muda yang mudah terpengaruh pada budaya hybrid ini dan cenderung menafikan budaya nenek moyang. Ketika sebuah generasi telah banyak tercabut dari budaya aslinya, maka sangat mungkin generasi ini akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Walaupun modernisasi dan globalisasi mempunyai banyak aspek negatif, kita juga yakin bahwa ada aspek positifnya. Oleh karena itu, untuk menjaga budaya asli dari pengaruh budaya luar, tidak semestinya kita menolak semua pengaruh budaya asing. Yang pasti, jangan sampai budaya asing menghegemoni di atas budaya asli kita.
Sehingga, secara umum modernisasi dan globalisasi kurang berpihak pada paradigma multikulturalisme. Karena dilema inilah maka wacana multikulturalisme masih terus hangat dibicarakan baik oleh para sarjana maupun budayawan. Dengan bahasa lain, multikulturalisme sebagai sebuah konsep masih belum cukup matang sehingga bisa terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan bahwa konsep ini akan mempunyai banyak varian di level aplikasi. Di pihak lain, globalisasi jugalah yang telah ikut andil dalam mengglobalnya dunia Islam, merelatifkan identitas Muslim suatu komunitas, dan menyebarnya Islamisme secara global.

Fenomena Islamisme
Merebaknya gerakan Islam (harakah) dan Islamisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena Islamisme secara global. Kemenangan revolusi Iran pada 1979 telah menjadi trigger muncul dan men-global-nya gerakan Islam di berbagai belahan dunia Muslim yang kemudian lebih dikenal dengan istilah revivalisme Islam. Salah satu gerakan Islam yang paling dominan di dunia Muslim adalah neo-salafisme. Dengan dukungan finansial secara penuh dari kerajaan Saudi Arabia, neo-salafisme ini menyebar ke berbagai pelosok dunia, khususnya dengan lembaga Rabithah ‘Alam Islami (RAI). Di Indonesia, adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)-nya M. Natsir dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) yang telah “berjasa” dalam menyebarkan faham salafisme. Dengan media ini pula beberapa gerakan Islam Timur Tengah beraliran salafi menyebar di Indonesia pada tahun 80-an, seperti gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir (HT), dan gerakan salafi-salafi lainnya.
Adalah kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah berperan dalam penyebaran paham salafisme dan Islamisme secara umum di Indonesia. Islam telah menjadi bagian dari budaya Indonesia adalah sudah sejak abad ke-13 atau bahkan beberapa abad sebelumnya. Oleh karena itu, sudah menjadi bukti sejarah bahwa Islam Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam (atau Muslim) di Timur Tengah, sebagaimana hal ini juga terjadi di pelosok dunia lainnya. Walaupun pengaruh Timur Tengah terhadap Islam Indonesia tetap tidak bisa diabaikan, karakteristik Islam Indonesia yang akomodatif terhadap budaya lokal juga sudah dikenal sejak lama. Namun sejak gelombang modernisasi dan globalisasi merebak pada pertengahan abad ke-20, pengaruh Islam dari Timur Tengah nampak semakin besar. Islam dengan kekhasan atau karakteristik Indonesia sedikit demi sedikit tergerus seiring dengan penyebaran Islamisme secara global dan juga penerimaannya yang cukup signifikan oleh Muslim Indonesia. Dengan dalih purifikasi atau memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran aslinya, maka secara perlahan Islam Indonesia banyak mengadopsi Islam ala Timur Tengah.
Lebih dari itu, globalisasi juga telah berperan dalam menyebarkan berbagai informasi dan berita dengan cepat dan akurat. Ajaran-ajaran Islam versi ulama Timur Tengah dan juga berita-berita Muslim di berbagai negara bisa diketahui oleh Muslim di dunia lain, termasuk Indonesia. Sejalan dengan semangat keislaman yang meningkat, berita tentang penderitaan Muslim di belahan dunia lain seperti Palestina, Kosovo, Afghanistan, Iraq dll telah meningkatkan rasa solidaritas dan sentimen Muslim Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa ada sejumlah umat Islam Indonesia juga terlibat berjihad bersama dengan mujahidin di Afghanistan pada era 80-an. Dalam skala yang jauh lebih besar, umat Islam Indonesia telah menunjukkan perhatian dan pedulinya pada penderitaan dunia Muslim lainnya dengan cara mengirimkan sumbangan dana, berdemonstrasi, surat keprihatinan. Ini semua adalah pengaruh kemajuan teknologi dan juga globalisasi.
Di level nasional, sejumlah organisasi bahkan partai Islam yang merupakan pengaruh dari Timur Tengah dibentuk dalam upaya meningkatkan dakwah Islam. Organisasi seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejumlah gerakan Islam salafi yang merebak di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh globalisasi. Di pihak lain, munculnya berbagai gerakan Islam itu juga merupakan respon terhadap mewabahnya budaya Barat yang dikandung oleh globalisasi. Selanjutnya, budaya Barat yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan Islam beserta segala nilai-nilainya. Terlebih karena Barat (baca: Kristen) selama ini dianggap musuh laten Islam, maka segala nilai yang muncul dari Barat dianggap tidak Islami. Walaupun ada kemungkinan nilai-nilai tersebut dalam beberapa hal memiliki nilai-nilai universal yang positif, tapi semua itu secara umum dianggap oleh kelompok Islamis sebagai tidak Islami. Pada tahap selanjutnya, kaum Islamis cenderung menjustifikasi bahwa nilai-nilai Barat itu tidak baik bagi Muslim karena nilai tersebut dikembangkan berdasarkan cara pandang (world-view) yang berbeda. Oleh karena itu, sebagaimana nilai Barat lain seperti pluralisme, demokrasi, dan gender, konsep multikulturalisme juga mendapatkan tantangan yang cukup signifikan dari kaum Islamis. Beberapa aktivis bahkan menyarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap multikulturalisme, sebagaimana MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pluralisme.

Kegamangan Multikulturalisme
Multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, ia adalah sebuah cara pandang kehidupan manusia (paradigma). Menurut Bhikhu Parekh (2001), istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yaitu budaya, bahwa budaya itu plural, dan juga cara untuk merespon pluralitas itu. Multikultural Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek keragaman budaya, tapi juga mobilitas dan migrasi manusia yang semakin intensif. Aspek yang kedua inilah yang juga berpengaruh pada percepatan kondisi multikultural di suatu tempat seperti kota-kota besar misalnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mampu menerjemahkan kondisi sosial-budaya ini ke dalam level kebijakan yang pragmatis yang memihak pada perbedaan budaya warga negaranya. Kalau tidak, maka gesekan-gesekan sosial akan terjadi dan bisa menyulut pada konflik-konflik horisontal. Berangkat dari situ, ada banyak masalah yang mungkin muncul dari konsep multikulturalisme ini.
Pertama, multikulturalisme bertentangan dengan konsep negara-bangsa (nation-state) dan juga demokrasi liberal. Dalam hal ini, kasus penolakan kebijakan negara tentang konsep multikulturalisme di Belanda sangat menarik untuk dicermati. Selaras dengan Huntington, pada tahun 2000 Paul Scheffer, seorang professor dan politisi di Belanda, dalam artikel kritisnya “drama multikulturalisme” dengan tegas menolak multikulturalisme dan mendorong kembalinya Belanda ke dalam bentuk negara-bangsa (nation-state). Berkaitan dengan semakin banyaknya imigran di negara itu dari dunia Muslim, dia mengatakan bahwa masing-masing kelompok sosial mempunyai kapasitas untuk menyerap budaya lain. Oleh karena itu homogenitas dan integrasi sosial sangat penting untuk membentuk identitas negara. Persoalan ini sebenarnya tidak hanya pada konsep multikulturalisme, tapi sudah menjurus pada banyaknya imigran Muslim di negara tersebut. Beberapa kalangan khususnya Katholik ortodox melihat bahwa multikulturalisme akan melempangkan jalan bagi Islam yang akan membahayakan budaya Belanda, khususnya agama. Tidak hanya itu, Scheffer juga menekankan bahwa secara konseptual Muslim di Belanda belum bisa berintegrasi dengan budaya Barat karena Muslim belum sepenuhnya menerima konsep pemisahan agama dan negara (sekularisme). Mengutip pendapat seorang sosiolog J.A.A. van Doorn, Scheffer mengatakan bahwa kehadiran imigran Muslim seakan telah membalikkan jam 100 hingga 150 tahun bagi Belanda. Pada 2002, seorang sarjana hukum dan pelarian politik dari Iran, Afshin Ellian mengusulkan perlunya hukum negara (rechtsstaat) yang berdasarkan satu budaya (monocultural) di Belanda. Dia berargumen bahwa sebuah demokrasi liberal tidak bisa multikultural karena multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan demokrasi tidak memiliki ideologi yang resmi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa keberadaan sekitar 800.000 Muslim di negara itu seakan negara telah melegalkan “sistem feodal bagi dinasti Islam”. Seorang lagi politisi senior yang menentang kebijakan multikulturalisme adalah Pim Fortuyn yang melihat multikulturalisme di Belanda sebagai “Islamisasi Belanda”. Akhirnya, pada bulan Mei 2002, dia dibunuh oleh seorang aktivis hak-hak binatang. Walaupun demikian, banyak pihak tetap menganggap Fortuyn sebagai pahawan nasional karena melawan multikulturalisme. Karena banyak yang menentang multikulturalisme, maka Belanda (dan juga Denmark) mengembalikan kebijakan nasionalnya ke monokulturalisme dengan manifesto “satu negara, satu masyarakat”. Tentang hal ini, Taufik Abdullah meyakini bahwa tuntutan identitas bangsa (nation-state) akan memudar selaras dengan mendunianya karakteristik multikulturalisme.
Kedua, bagaimana model kebijakan multikulturalisme yang harus dianut oleh pemerintah. Sejauh penulis pahami, Indonesia pada masa Orde Baru lebih menganut model nasionalitas dimana identitas bangsa dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku, agama, dan bahasa. Identitas nasional sebagai perekat integrasi sehingga setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi sebagai warga negara. Model kebijakan semacam ini cenderung menafikan keragaman budaya sebagai dasar pembentuk negara. Karena suatu etnik lebih dominan daripada yang lain, maka model ini bisa menjurus pada kekuasaan otoriter karena kekuasaan cenderung berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. Saat ini, kebijakan sosial-budaya Indonesia sudah mulai berubah menuju model multikultural-etnik dimana negara mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Karena keanekaragaman diakui oleh negara, maka isu-isu yang muncul tidak hanya pada keragaman kolektif dan etnik, tapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak domain dll. Walaupun demikian, konsep multikulturalisme-masih banyak pada level epistimologis dan normatif sehingga perlu diterjemahkan secara lebih empiris sehingga paradigma ini bisa dipahami dengan lebih baik oleh semua kalangan. Sebenarnya, multikulturalisme mempunyai banyak tujuan luhur, diantaranya adalah adalah pembebasan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman, dan ketidakadilan sebagai akibat dari relasi kolonial atas-bawah, dominasi-subordinasi, superior-inferior, menindas-tertindas baik dalam hubungan antaragama, etnik dan budaya.
Ketiga, sejauh mana pemahaman paradigma multikulturalisme yang dianut bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa keragaman budaya sudah sangat dipahami oleh para pendiri negara-bangsa ini, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kalau kita melihat konflik horisontal beberapa tahun yang lalu seperti konflik antara suku dan agama, maka kita pasti akan meragukan paham ini. Dengan berdasarkan semboyan ini, negara mengeluarkan beberapa kebijakan seperti toleransi beragama, solidaritas, isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Dengan melihat pada beberapa isu ini dan juga aplikasinya di level empiris, maka bisa dikatakan bahwa kebijakan di atas justru counter productive (tidak produktif dan jutru sebaliknya), yaitu destruktif. Karena isu SARA, maka orang cenderung tidak berani berbicara tentang hal tersebut dan akhirnya menjadi tabu bagi masyarakat. Selanjutnya, karena tidak banyak terjadi dialog antar budaya khususnya berkaitan dengan agama dan etnik, maka orang lain tidak bisa memahami agama atau etnik orang atau kelompok lain. Toleransi dan solidaritas beragama misalnya dipahami banyak orang sebagai sekedar mengakui adanya agama lain dan menghormati umat beragama yang lain, tanpa adanya pengakuan akan aspek-aspek kebaikan dalam agama lain tersebut. Pemahaman seperti inilah yang disebut oleh Haryatmoko dengan pluralisme de facto. Pemahaman pluralisme ini masih rentan akan pergesekan karena paradigma ini hanya sekedar menunda kompetisi superioritas antar-agama dan jauh dari inklusivisasi identitas.
Pluralisme de facto adalah cara pandang agama yang inklusif dalam arti tidak menghargai kekhasan dan nilai-nilai agama lain. Pluralisme semacam ini masih rentan terhadap ketegangan dan konflik, karena ini tidak memecahkan esensi masalah tapi sekedar menangguhkan suatu bentuk kompetisi dalam masalah superioritas agama. Ungkapan seperti, “dia Kristen, tapi perilakunya Islami” misalnya, adalah suatu contoh konkrit di mana seseorang masih enggan mengakui bahwa perilaku yang baik itu muncul karena agama yang dianutnya; dengan kata lain bahwa hanya agamanya sendirilah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya, pluralisme de jure adalah pemahaman yang tumbuh dari inner seseorang yang diawali dengan pemahaman yang positif tentang perbedaan dengan agama lain. Nilai-nilai dan kekhasan agama lain dihargai dan tidak dianggap sebagai bagian dari agama yang dianutnya sendiri. Lebih jauh lagi, pemahaman ini akan menyingkap tabir bahwa Tuhan sangat kaya dan tidak terbatas. Tuhan memang sengaja (baca: sunnatullah) menciptakan tradisi yang berbeda pada tiap agama dan inilah tantangan bagi kehidupan beragama.

Multikulturalisme dan Islamisme
Sebagaimana nilai-nilai Barat lain seperti demokrasi dan pluralisme, multikulturalisme direspon secara beragam oleh umat Islam. Beberapa kelompok Islam moderat melihat multikulturalisme sebagai nilai yang netral dan bisa dimanfaatkan oleh Islam. Sebaliknya, beberapa kelompok Islam garis keras melihat ada pertentangan mendasar antara Islam dan multikulturalisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah sekian lama terdapat kebuntuan dalam dialog antara Barat dan Islam, khususnya Islam garis keras (Islamisme). Banyak orang melihat bahwa munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras sebagai akibat dari benturan peradaban (clash of civilization). Bahkan, tidak sedikit yang mengatakan bahwa kekhawatiran benturan peradaban lebih merupakan self-fulfilling prophecy Barat saja. Memperhatikan alotnya dialog antara Barat dan Islam, penulis justru melihat bahwa multikulturalisme bisa dipandang sebagai jalan tengah yang menawarkan perspektif budaya (termasuk agama) dalam memahami perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme bukanlah cara pandang yang menyamakan kebenaran agama-agama, tapi justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling mengakui dan menghormati perbedaan masing-masing agama.
Menurut Bhikhu Parekh, umat Islam cenderung ambigu terhadap masalah multikulturalisme. Lebih lanjut Parekh mengatakan bahwa umat Islam cenderung menerima multikulturalisme kalau nilai ini menawarkan persamaan hak (equal rights) ketika mereka dalam kondisi minoritas dan menolak bila umat agama lain mendapatkan hak-hak yang sama dan status sosial yang sama ketika umat Islam dalam kondisi mayoritas. Berdasarkan sejarah pada masa Dinasti Usmani dia berargumen bahwa walaupun umat Kristen dan Yahudi bisa hidup bebas, mereka tetap kelas kedua di masyarakat. Mereka boleh masuk Islam, tapi orang Islam mereka tidak diperbolehkan pindah ke agama lain. Ketidakadilan yang lain adalah bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi seorang wanita non-Muslim, tapi tidak sebaiknya. Kalo umat Islam di negara-negara barat juga berprinsip yang sama, dipastikan akan terjadi konflik-konflik horisontal di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, dia menyarankan para pemimpin Muslim supaya bekerja keras supaya konflik-konflik itu tidak terjadi. Walaupun tidak sepenuhnya benar, hal-hal yang disampaikan oleh Parekh memang banyak terjadi dalam sejarah Islam dan ini tidak bisa kita pungkiri. Karena multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan (sunnatullah), maka persinggungan Islam dengan budaya (agama) lain tidak bisa dihindari. Senada dengan Parekh, penulis melihat bahwa menjadi tugas bagi Muslim moderat untuk menafsirkan Islam supaya lebih kontekstual. Walaupun mungkin akan terjadi “kalah” dan “menang” dalam kontestasi budaya dan ideologi ini, namun ini menjadi kritik bagi umat Islam untuk lebih bisa diterima oleh banyak kalangan.
Sejumlah kelompok Islamis menganggap bahwa multikulturalisme merupakan bagian dari Westernisasi. Memang tidak salah kalau dikatakan bahwa konsep ini lahir di Barat dan berkembang ke banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi untuk dianggap sebagai bagian dari Westernisasi kurang beralasan karena di Barat sendiri konsep ini ditentang oleh sejumlah kalangan. Kaum Islamis berpendapat bahwa Westernisasi dianggap sebagai proses dekulturalisasi, yaitu sebuah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari budaya Islam. Asumsi ini jelas kurang beralasan karena ketika Islam datang pertama kali atau penyebaran Islamisme akhir-akhir ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk Islamisasi. Tidak jauh berbeda dengan Westernisasi, proses Islamisasi juga merupakan bagian dari dekulturalisasi, yaitu membersihkan umat Islam dari budaya-budaya lokal. Dari proses Westenisasi atau Islamisasi ini maka akan terjadi proses krisis identitas, pencarian identitas, dan juga pembentukan kembali identitas baru. Senada dengan Olivier Roy, saya cenderung mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satupun budaya yang sempurna (pristine culture) yang statis dan kebal (immune) terhadap pengaruh global. Dan, pada prinsipnya Islam juga tidak immune dari pengaruh budaya lain. Dengan bahasa lain, bahwa Islam murni hanya ada pada era Muhammad. Setelah itu, Islam tidak bisa dipisahkan dari budaya dimana ia berkembang. Di lain pihak, budaya tersebut juga merupakan produk sejarah dan hasil dari berbagai pengaruh budaya lain.
Sebagai bagian dari budaya, agama (Islam) harus dipahami sebagai suatu sistem budaya (cultural system). Dengan kata lain bahwa pada level empiris Islam mengandung simbol-simbol sistem sosio-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang suatu realitas. Ketika realitas sosial mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan modernisasi dan globalisasi, apakah Islam akan berfungsi sebagai penghambat atau pendukung perkembangan budaya menuju kesejahteraan manusia ini? Sebagaimana kita pahami dalam sejarah pada masa awal Islam, telah terjadi ketegangan antara doktrin teologis Islam dengan realitas sosial. Dan, sejarah mencatat bahwa Islam berpihak pada kondisi sosial budaya. Akhirnya, terciptakan suatu tradisi pembaharuan Islam (baca: ijtihad) pada masa Umar bin Khaththab. Keberadaan beberapa madzhab yang berbeda dalam Islam merupakan bukti lain bahwa para ahli fiqh telah mempertimbangkan aspek budaya dalam menentukan hukum pada suatu masalah. Kondisi ini terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan menyebarnya Islam ke segala penjuru dunia sehingga memunculkan banyak corak-ragam Islam.
Terlepas dari kemungkinan pengaruh Barat dalam konsep multikulturalisme, era globalisasi mempunyai pengaruh positif bagi Islam dan umat Islam. Ketika krisis identitas melanda umat Islam karena pengaruh paham multikulturalisme, maka globalisasi memberikan peluang bagus bagi umat Islam di berbagai belahan dunia untuk saling berbagai dan mencari model Islam yang tepat bagi segala budaya. Penulis cenderung melihat bahwa penolakan terhadap paradigma pluralisme dan multikulturalisme lebih dikarenakan karena konsep ini muncul dari Barat, bukan karena berdasarkan nash Alqur’an atau ajaran Islam. Hal senada juga disampaikan oleh Olivier Roy bahwa neofundamentalisme dan kekerasan radikal umat Islam lebih banyak berkaitan dengan Westenisasi Barat dan bukan karena ajaran alqur’an. Secara umum, Islam pada dasarnya adalah seruan pada semua umat manusia menuju cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. Ini berarti bahwa dominasi budaya dan diskriminasi atas nama apapun merupakan antitesis terhadap Islam, dan karenanya harus dikecam sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan. Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan Bassam Tibi yang mengatakan bahwa budaya dan bahkan peradaban (civilization) bisa saling tetap berhubungan tanpa harus kehilangan karakteristik masing-masing. Inilah mungkin yang disebut oleh Bassam Tibi sebagai cross-cultural morality atau yang oleh Mahmood Mamdani sebut sebagai culture talk.
Kekhawatiran kelompok Islamis bahwa multikulturalisme akan membahayakan Islam sebenarnya tidak perlu ditakutkan secara berlebihan. Karena menolak multikulturalisme, salah satu ketua DDII Adian Husaini, mengusulkan supaya MUI segera mengeluarkan fatwa haram bagi paham multikulturalisme sebagaimana MUI pernah mengeluarkan fatwa haram bagi paham pluralisme. Lebih lanjut Adian menegaskan bahwa paham multikulturalisme telah masuk di pesantren dan perguruan tinggi sehingga ini sangat membahayakan aqidah para santri dan mahasiswa. Adian bahkan menyatakan bahwa paham pluralisme dan multikulturalisme berusaha disebarkan di Indonesia dengan dana besar dari LSM-LSM Barat seperti The Asia Foundation (TAF) dan Ford Fondation (FF). Nilai-nilai Barat ini, menurut Adian, adalah salah satu dari agenda Barat untuk melemahkan Islam. Walaupun secara teoritis-normatif memang Islam dan multikulturalisme berseberangan secara diametral, prinsip-prinsip multikulturalisme tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Pertama, prinsip saling memahami dan menghormati budaya (agama) lain dalam multikulturalisme jelas tidak bertentangan dengan Islam, termasuk kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing. Kedua, karena eksistensi suatu agama beserta hak-haknya diakui secara kolektif oleh kelompok lain, maka isu tentang upaya mempengaruhi agama orang atau kelompok lain seperti kasus Kristenisasi bisa dihindari. Ketiga, tuntutan era modern memaksa masing-masing agama untuk secara kontinyu dan sistematis menafsirkan ulang ajaran masing-masing sehingga mudah diterima bagi khalayak umum.
Memang sejauh ini respon agama, khususnya Islam, terhadap multikulturalisme masih sangat ambigu. Hal ini disebabkan agama dipahami secara mutlak sebagai wilayah sakral, metafisik, dan absolut. Karena sakral dan absolut, maka pada taraf-taraf tertentu Islam mengalami kesulitan ketika berbenturan dengan budaya lain, terutama yang bersifat duniawi dan relatif. Belakangan ini telah muncul beberapa sarjana Muslim yang berusaha merekonsiliasi antara agama dan budaya seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran mereka yang dikelompokkan Islam kiri sering mendapatkan tanggapan yang keras dari sarjana dan ulama konservatif.
Tidak bisa dinafikan bahwa dengan paradigma multikultural akan ada pihak-pihak yang dirugikan, selain adanya pihak-pihak yang diuntungkan. Salah satu prinsip multikulturalisme adalah tidak adanya dominasi kelompok masyarakat mayoritas di atas minoritas. Dalam konteks Indonesia, etnik Jawa sebagai masyarakat mayoritas tidak boleh menjadi dominan dan mengabaikan kelompok lain yang minoritas. Bila hal ini diterjemahkan pada kondisi beragama di Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa Islam sebagai agama mayoritas juga tidak boleh menindas agama lain yang minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas juga mempunyai hak yang sama untuk eksis dengan segala hak-haknya. Tidaklah mengherankan bila Muslim minoritas di beberapa negara Barat seperti Kanada dan Inggris berpeluang untuk menuntut diberlakukannya hukum syari’ah keluarga bagi urusan internal Muslim. Ketika umat Islam Indonesia mempunyai hukum Islam untuk urusan internal umat Islam, maka adalah hak bagi agama lain untuk menuntut diberlakukannya hukum yang sesuai dengan agama mereka. Dengan kondisi seperti ini, tidaklah suatu hal yang mustahil bagi sebagian umat Islam Indonesia untuk menuntut pemberlakuan syari’ah Islam di Indonesia.
Paradigma multikultural ini sangat relevan untuk membangun masa depan Islam yang lebih baik. Konflik konflik horisontal sering terjadi karena salah paham dan kurangnya saling memahami antara kelompok-kelompok yang terkait. Dalam konteks lokal, maka hubungan antar etnik dan pemeluk agama akan menjadi lebih baik karena adanya saling memahami. Dalam konteks global, langkah-langkah beberapa negara Barat untuk melakukan studi terhadap Islam secara lebih komprehensif setelah kasus-kasus kekerasan anti Barat adalah langkah positif supaya Barat lebih mengetahui dan memahami Islam dengan lebih baik. Sebaliknya, upaya-upaya untuk mengetahui dan memahami budaya Barat dengan oxidentalisme juga diperlukan untuk menghindari kesalah-pahaman, kecurigaan, dan konflik yang berkepanjangan.

Epilog: dari Islam Inklusif ke Islam Multikultural
Kondisi masyarakat yang multikultural adalah sunnatullah. Di satu sisi, sebagaimana kita pahami dan yakini, Islam adalah agama yang mampu berlaku pada semua ruang (geografis) maupun waktu (zaman). Di pihak lain, tidak bisa kita nafikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, budaya dan peradaban manusia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, (penafsiran) Islam harus terus ikut berubah mengikuti perubahan peradaban dan budaya supaya bisa tetap eksis dan mudah dipahami oleh manusia. Perkembangan Islam di berbagai komunitas masyarakat dengan beraneka ragam budayanya mengharuskan Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya dimana dia berkembang. Dengan kata lain bahwa karena Islam tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang melingkupinya, maka Islam tidak mungkin hanya memiliki satu corak saja. Selain itu, di era modern yang sangat global ini, suatu budaya (termasuk agama) tidak mungkin bisa tetap murni dan kebal dari pengaruh global. Oleh karena itu, Islam inklusif adalah syarat mutlak menuju pada Islam multikultural.
Kondisi masyarakat yang multikultural juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. Pada masa kejayaan Islam seperti di Baghdad dan Kordoba, masyarakat di kota-kota tersebut adalah sangat plural. Dengan segala kemampuannya untuk mengakomodir kondisi sosial yang multikultural ini, Islam akhirnya tetap bisa eksis dan jaya. Sejarah mencatat bahwa sikap toleransi dan inklusivitas merupakan kunci dalam masyarakat multikultural. Sikap toteran telah ditunjukkan oleh para penguasa Muslim ketika mereka menaklukkan beberapa wilayah seperti Mesir, Syiria, dan Persia. Ilmu pengetahun yang sudah berkembang dengan pesat di wilayah-wilayah itu justru sepenuhnya didukung oleh Islam untuk terus dikembangkan. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan bahkan Zoroaster juga diperbolehkan menjalankan agama masing-masing dengan bebas. Sikap inklusif atau terbuka juga bisa dilihat pada para sastrawan (adib) dan filosuf Muslim pada masa keemasan Islam. Selain menggunakan alqur’an dan alhadits sebagai sumber yang paling otoritatif, mereka juga menggunakan sumber-sumber dari kebudayaan lain. Hal ini membuktikan bahwa karya-karya sastrawan dan filosuf Muslim saat itu tidak kebal dari pengaruh budaya-budaya lain di sekitar mereka.
Untuk membangun hubungan sinergis antara multikulturalisme dan agama, diperlukan penafsiran ulang atas doktrin agama dan juga dialog antara agama dengan nilai-nilai modern. Penafsiran ulang atas doktrin-doktin agama yang selama ini untouchable adalah signifikan supaya Islam bisa diterima dalam berbagai budaya. Dengan penafsiran ulang ini diharapkan Islam lebih reseptif terhadap kearifan lokal (local wisdom) sekaligus menawarkan nilai-nilai prinsipil dalam Islam. Sedangkan dialog antara agama dengan nilai-nilai modernitas diharapkan Islam mampu beradaptasi dalam segala kondisi terutama dengan nilai-nilai Barat yang tumbuh bukan pada budaya Islam. Dengan kedua jalan itu, diharapkan Islam bisa tetap aktual di segala ruang dan waktu dan bahkan bisa menawarkan solusi konkrit terhadap masalah-masalah sosial-kemanusiaan yang dihadapi manusia di era modern ini.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai agama di dunia termasuk Islam telah banyak berperan dalam memelihara dan meningkatkan peradaban manusia. Dengan caranya sendiri-sendiri secara spiritual agama-agama memberikan makna pada berbagai aspek kehidupan manusia; agama turut serta membentuk pola pikir, melahirkan aspirasi dan membentuk ruh kehidupan. Interaksi berbagai agama juga telah melahirkan pemahaman tertentu di masyarakat yang luhur serta memberi makna dalam kehidupan. Walaupun masih dalam batas-batas tertentu, pemahaman akan peran utama agama-agama mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat. Mereka mulai memahami bahwa agama, dengan konsepnya masing-masing, menjalankan peran dan fungsi yang hampir sama di masyarakat. Selain sebagai perekat masyarakat, agama juga berperan sebagai motor penggerak laju peradaban. Sejarah telah membuktikan bahwa agama (Islam) telah menjadi spirit yang mampu menggalang kesatuan umat beragama dalam melawan kolonialisme awal abad ke-20. Kesadaran itu perlu lebih ditingkatkan pada peran agama untuk menyongsong masa depan yang lebih baik berhadapan secara vis-à-vis dengan kemodernan. Komaruddin menegaskan bahwa cita-cita demokrasi dan misi agama mempunyai kesamaan, yaitu “pendidikan dan pelayanan pada masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya melalui pranata masyarakat dan negara”. Untuk itu sudah sewajarnya kalau agama dan demokrasi saling mengisi.
Di masa-masa mendatang sejalan dengan lajunya gelombang modernitas, peran agama justru harus semakin besar. Sebagai kekuatan moral agama akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai hal yang tak dapat dipecahkan oleh modernitas. Modernitas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik dan budaya akan jauh lebih bermakna bila “diwarnai” oleh agama. Hal itu bukan berarti adanya usaha untuk mentransfer nilai-nilai dalam modernitas dalam ke dalam agama, tapi agama memberikan makna atau ruh dalam setiap langkah kemodernan. Akhirnya agama dikembalikan kepada peran utamanya, yaitu fungsi profetis. Sejauh kita konsen pada berbagai nilai yang berkembang dalam modernitas, nilai-nilai itu diformulasikan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tanpa berusaha untuk mengecilkan peran para ilmuwan atau filosuf untuk memformulasikan nilai-nilai tersebut, terkadang suatu nilai dikembangkan dengan hanya sedikit mempertimbangkan, untuk tidak mengatakan tidak ada, aspek moral dan etika. Di sinilah agama kemudian dibutuhkan kiprahnya untuk menambahkan aspek moral dan etika sehingga nilai-nilai modernitas senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan memang sudah seharusnya agama tidak ditinggal dalam berbagai aspek perubahan sosial yang diharapkan. Walaupun demikian, tidak bisa dinafikan bahwa terkadang suatu agama difungsikan sebagai “alat” untuk memberikan legalitas pada suatu tindakan yang mengatasnamakan modernitas. Untuk itulah agama dan modernitas harus bersama-sama “bergandengan-tangan” untuk saling mengisi demi tujuan yang sangat mulia.
Konflik horisontal antar agama sebenarnya adalah karena rendahnya wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia. Kondisi multikultural sebenarnya telah disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa ini. Namun, rezim Orde Baru telah mengarahkan multikultural ini ke arah persatuan dan kesatuan sehingga yang terbentuk adalah monokultural. Dalam prakteknya, seringkali agama lebih menjadi beban dan faktor penghambat kemajuan, daripada peran aslinya yang profetik. Sehingga, acapkali agama dianggap lebih memunculkan masalah daripada tampil sebagai kekuatan untuk memecahkan persoalan. Di level pragmatis bisa dilihat bahwa urusan intern sebuah agama (baca: konflik intern) lebih banyak menghabiskan waktu dan energi para pemeluknya daripada secara kolektif memperhatikan urusan bersama secara lebih baik. Walaupun demikian, kenyataan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan agama dalam pembangunan bangsa. Esensi pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas, sedangkan masyarakat tidak bisa dipisahkan secara dikotomis dengan agama yang telah memberikan nilai lebih pada kehidupan mereka. Untuk itu berbagai upaya harus ditempuh untuk lebih mendewasakan pemahaman masyarakat pada agama masing-masing sehingga mencapai pemahaman yang inklusif, terbuka terhadap berbagai kritik baik dari dalam maupun dari luar.
Islam inklusif menjadi kunci dalam mendekatkan Islamisme dengan multikulturalisme. Inklusif atau terbuka adalah penting untuk hidup berdampingan dengan agama lain di era modern ini. Sebaliknya, paradigma eksklusif akan cenderung mengisolasi diri dan bahkan mengabaikan keberadaan agama lain yang selanjutnya berakhir pada curiga, prasangka, dan benci. Untuk mewujudkan Muslim inklusif, maka wawasan multikultural internal dan eksternal harus menjadi paradigma umat Islam. Multikulturalisme internal adalah memahami dan mengakui bahwa padalevel empiris Islam tidak hanya satu. Penyebaran Islam di berbagai belahan dunia telah memberikan warna tersendiri bagi Islam di daerah tersebut. Oleh karena itu, corak Islam yang berkembang di Indonesia misalnya berbeda dengan corak Islam di Afrika. Bila multikulturalisme internal sudah terwujud, maka tidak akan terjadi anggapan bahwa Islam di Timur Tengah lebih baik daripada Islam di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Dalam konteks lokal, wawasan multikulturalisme internal akan mengarahkan pada tidak adanya kelompok agama (Islam) yang dominan atau adanya hak-hak agama kelompok minoritas yang diabaikan. Sedangkan wawasan multikulturalisme eksternal lebih pada memahami dan mengakui adanya kelompok agama lain. Konsep ini serupa dengan konsep pluralisme de jure, dimana seseorang memahami dan mengakui adanya nilai-nilai kebaikan pada agama lain. Kalau kedua wawasan multikulturalisme ini terwujud, ketegangan antar agama akan bisa dihindari dan di level empiris adalah agama yang lebih bisa beradaptasi dengan kondisi sosial-budaya serta modernitas yang akan mendapatkan pengaruh lebih banyak di masyarakat. Peran pemerintah tidak hanya pada dataran kebijakan saja tapi juga pendidikan multikulturalisme, rekonsiliasi, dan menciptakan agen-agen perubahan di masyarakat seperti cultural broker, meminimalisir stereotype-stereotipe yang cenderung merugikan kelompok tertentu seperti kelompok sesat, komunitas terasing, atau terbelakang. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, multikulturalisme akan semakin memperkuat eksistensi budaya suatu kelompok yang akan menjadi karakteristik dalam pengembangan otonomi daerah tersebut. Bagi Muslim, penulis yakin bahwa paradigma multikulturalisme justru akan membuktikan bahwa Islam tetap aktual di segala ruang dan waktu. Wallahua’lamu bissowab.

Referensi:
Abdullah, Taufik, “Islam and the West: Some Cursory Remarks on Recent Trends” dalam Chaider S. Bamualim (eds), Islam & the West: Dialogue of Civilizations in Seaarch of Peaceful Global Order. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2003.
Al-Mudra, Mahyudin, “MelayuOnline.com Sebagai Sara¬na Merekonstruksi Peradaban Melayu di era Gelom¬bang Ketiga” di http://melayuonline.com/article.
Anonim, “Multikulturalisme” di http://en/wikipedia.org
Baso, Ahmad, “Demokrasi dan Multikulturalisme” di http://www.wahanakebangsaan.org
Clarke, Ian,”Essentialising Islam: Multiculturalism and Islamic Politics in New Zealanda” dalam New Zealand Journal of Asian Studies 8, 2 (December 2006).
Darmaputera, Eka, “Interfidei, Kini dan Mendatang” di Newsletter Interfidei, Edisi Khusus 10 tahun Institut DIAN/Interfidei, 2001.
Engeneer, Asghar Ali, “Islam and the Doctrines of Peace and Non-Violence” dalam Islam and Modern Age, Februari 2001.
Hafez, Mohammad M., Why Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World. London: Lynne Rienner Publishers, 2003.
Haryatmoko, “Paradigma Hubungan antar Agama: Pluralisme de Jure dan Kritik Ideologi” dalam M. Amin Abdullah dkk, Antologi Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).
Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. (Jakarta: Paramadina, 1998.
Jay, Gregory, “Critical Contexts for Multiculturalism” pada http://www.uwm.edu/~gjay/ multicul/ contextsmulticult.htm
Mamdani, Mahmood, Good Muslim, Bad Muslim: Amrica, the Cold War, and the Roots of Terror. Kuala Lumpur: Forum Publications, 2005.
Naharong, Abdul Muis dan Herdi Sahrasad, “Islam: antara Fundamentalisme dan Multikulturalisme” pada Bikhu Parekh, Daily Times, 1 June 2006 di http://www.dailytimes.com
Parekh, Bhikhu, “Does Islam Threathen Democracy?” dalam Daily Times, 13 July 2003 di http://www.dailytimes.com.pk
Roy, Olivier, Globalized Islam: the Search for a New Ummah. London: Hurst & Company, 2004.
Saifuddin, Achmad Fedyani, “Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia”, Kompas, 21 Januari 2006.
Shihab, Alwi, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan, 1999.
Sirry, Mun’im A., “Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme”, Kompas, 1 Mei 2003.
Tibi, Bassam, “Islamism, Democracy, and the “Clash of Civilization” dalam Chaider S. Bamualim (eds), Islam & the West: Dialogue of Civilizations in Seaarch of Peaceful Global Order. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2003. Bassam Tibi, Islam between Culture and Politics. New York, Palgrave, 2001.
http://www.hidayatullah.com


Responses

  1. wah mas, sebenarbya isinya menarik tp sayang tidak ada spasi antar paragraf jadi agak kurag menarik untuk dibaca …salam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: